Website Bagian Humas Setdako Batam » Aktual

Tingkatkan Pendapatan Sektor PBB, Pemko Upayakan Perangkat Pembayaran Online

Administrator — Thu, 11 Mar 2010 09:22:34 +0000

BATAM- Pada tahun 2010, Pemerintah Kota (Pemko) Batam menaikkan target pendapatan dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari Rp86,251 miliar ditahun 2009 dinaikkan menjadi Rp97,500 miliar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam, Raja Supri dalam acara Pekan Panutan PBB dan SPT Tahunan PPh orang pribadi tahun 2010, penyampaian SPPT PBB sekaligus pembayaran dan pelaporan perdana oleh Walikota Batam beserta Unsur Muspida di lantai IV Kantor Walikota, Kamis (11/3).

Pada tahun 2009 dari Rp86,251 miliar yang ditargetkan terealisasi Rp85,410 miliar atau 91 persen. Sumber PBB pada tahun 2009 ini bersumber dari yakni dari pajak perkotaan yang ditargetkan Rp32 miliar, Migas Rp45 miliar, pajak pemerataan Rp4 juta dan biaya pungutann Rp4,4 miliar. Dengan jumlah wajib pajak sebanyak 152.19 orang ditahun 2009 dan pada tahun 2010 wajib pajak menjadi 178 ribu wajib pajak.
Dalam sambutannya, Raja Supri berharap apa yang ditargetkan pada tahun 2010 ini dapat tercapai dan melampaui yang ditargetkan. Untuk pembayaran PBB jatuh temponya yakni pada Bulan September 2010 mendatang. Sementara untuk pembayaran SPT Tahunan orang per orangan dapat dilakukan langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam paling lambat pada 31 Maret mendatang. Untuk pembayaran SPT tahunan, formulir tidak diantar lagi ke wajib pajak tapi dapat didapati di mall, pelabuhan Terminal Fery International Batam Centre, Harbour Bay dan mobil keliling milik kantor pajak.
“Pada tahun 2014 mendatang pembayaran SPT tahunan akan diserahkan ke Pemda. Untuk itu Dispenda kini tengah menyiapkan instrument untuk pembayaran PBB on line. Mulai dari persiapan perangkatnya hingga SDM,” papar Raja Supri.
Sementara itu, dalam sambutannya Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam, Noor Fais menjelaskan kenapa pembayaran SPT dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam karena untuk mempersingkat waktu pembayaran. Pasalnya, batas akhir pembayaran adalah tanggal 31 Maret mendatang. Melalui acara pekan panutan pajak yang diselenggarakan Dispenda ini maka dapat member contoh yang baik kepada masyarakat Batam untuk patuh dan taat dalam membayar pajak. Kegiatan pecan panutan pajak ini juga mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan beserta unsur Muspida di Kota Batam.
Agar masyarakat patuh dan taat membayar pajak menurutnya memang perlu sosialisasi. Ia mengatakan bahwa pajak di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah yang terdapat di Negara lain. Batam, ujarnya, dengan jumlah penduduk yang hampir satu juta jiwa memberikan kontribusi yang besar kepada pusat. Terutama dari pajak perusahan dan pajak orang. Untuk itu dalam pembayaran pajak ini perlu jemput bola dan Pemko siap membantu apakah melalui sosialisasi atau meringankan wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya.
“Nanti akan kita cari format yang baik sehingga wajib pajak gampang untuk membayar pajak. Tentunya ini untuk mendukung pembangunan di Kota Batam,” pungkasnya.
Pagi itu, melalui Bank BNI, Wali Kota, Ahmad Dahlan, Wakil Wali Kota Batam, Ria Saptarika beserta unsure Muspida menyerahkan SPT tahunan kepada camat dan lurah di lingkungan Pemko Batam. Wako, Wawako beserta unsur Muspida juga membayar secara perdana PBB dan SPT tahunan. Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Batam, Surya Sardi, Ketua Badan Pengusahaan Batam, Mustafa Widjaja, Ketua PN Batam, Ridwan Mansyur, pejabat eselon II dan II di lingkungan Pemko Batam serta camat dan lurah di lingkungan Pemko Batam.

(*crew_humas/dv)

Peringati Maulid Nabi, Dahlan Ajak Umat Wujudkan Batam Menuju Halalan Thoyiba

Administrator — Tue, 23 Feb 2010 09:05:51 +0000

BATAM – Walikota Batam, Ahmad Dahlan menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1431 H, Selasa (23/2) di Masjid Raya. Dalam sambutannya Dahlan mengajak seluruh yang hadir untuk membangun Batam yang memiliki beragam agama dan suku menuju Kota halalan thoyiba. Semoga visi Batam menjadi Bandar dunia madani dan sekaligus sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional di ridhoi Allah SWT. Sementara menanggapi isu nasional mengenai nikah siri, Dahlan meminta jamaah untuk memperhatikan peraturan yang sedang di godog oleh pemerintah tersebut. Karena peraturan itu nantinya ada pidananya. Sebagai muslim, Dahlan berharap yang hadir memiliki kepribadian yang baik dengan meneladi Rosulullah. Dahlan mengatakan hari ini sebagai hari mualaf, karena mulai dari Qoriah, saritilawah dan ustad yang dihadirkan adalah mualaf.
Kepala Kantor Agama Kota Batam Zulkifli, Ak, M.Si melaporkan bahwa beberapa waktu lalu telah diadakan Musabaqoh Tilawatil Quran untuk Mualaf tingkat Kota Batam. Dimana 77 peserta yang mengikuti ajang tersebut berasal dari 12 kecamatan se-Kota Batam. Cabang yang dilombakan diantaranya Saritilawah, Qoriah, Shalat jamaah, Hafalan surat pendek, adzan, ikomat, pidato dan cerdas cermat. Masing-masing pemenang diumumkan saat itu juga. Diantaranya saritilawah dari juara satu Rina, juara dua Sari dan juara tiga khalifah dari Bengkong. Sementara untuk shalat jamaah dimenangkan oleh grooup Siti Aisah. Didaulat sebagai pemberi hadiah Ny. Mariana Ahmad Dahlan dan Ny. Hasyimah Nyat Kadir.

Peringatan maulid kali ini dipusatkan di Masjid Raya agar silaturohmi yang terjalin diantara Pemerintah Kota Batam dan masyarakat semakin erat. Zulkiflli berharap kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa Zulkifli memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Batam terutama Walikota Batam yang telah mendukung keberadaan 331 masjid plus yang ada di Batam.

Dalam kesempatan tersebut Pemerintah Kota Batam selaku panitia pelaksana peringatan maulid nabi menghadirkan Ustad muhammad Kholilullah yang merupakan Ketua Persatuan Muslim Tionghoa Indonesia. Kholilullah mengajak jamaah yang hadir untuk meneladani Nabi besar Muhammad SAW dengan mempelajari sejarah serta mengikuti gaya hidup beliau. Selama 23 tahun lamanya Nabi Muhammad telah mensyiarkan Islam ke seluruh dunia. “Dan 1400 tahun sudah beliau meninggal, namun karisma dan keindahan nama beliau masih terdengar sampai saat ini,” jelas Kholilullah.

Turut hadir anggota DPRD Kota Batam, Ketua BP Kawasan atau yang mewakili, Kepala Dinas, Badan, Bagian dan Kantor se-Kota Batam atau yang mewakili, tokoh masyarakat, pegawai Pemko Batam, pelajar dan media cetak maupun elektronik di Kota Batam.

(humas_crew/nn)

Kompetisi PSSI Batam Secara Resmi Berakhir

Administrator — Mon, 22 Feb 2010 04:31:28 +0000

PS Putera Panataran Keluar Sebagai Juara

BATAM - Junjung sportivitas majukan olahraga Batam, demikian Walikota Batam sekaligus Ketua Umum PSSI Batam Ahmad Dahlan mengawali sambutannya dalam rangka menutup Kompetisi PSSI Batam 2009/2010, Minggu (21/2) di Stadion Tumenggung Abdul Jamal, Muka Kuning. Dahlan menambahkan kompetisi sudah berakhir, semoga sepak bola di Batam terus maju. Tak lupa pula Dahlan mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah memberikan prestasi yang terbaik untuk memajukan olahraga di Batam, khususnya sepakbola. Hendaknya masyarakat bangga telah memiliki lapangan yang dapat digunakan sebagai sarana menggali potensi olahraga.
Dalam kesempatan tersebut Dahlan mengatakan bahwa tahun ini Batam menjadi tuan rumah pekan olah raga tingkat propinsi, dan sebagai tuan rumah Batam dapat menjadi juara satu di cabang sepak bola. Dahlan memberikan apresiasi tinggi kepada panitia yang telah memberikan sumbangan pikiran, tenaga dan biaya dalam penyelenggaraan kompetisi tersebut. Kompetisi sepak bola tersebut ditutup dengan ucapan Alhamdulilah dan mengakhiri dengan kata “majulah olahraga majulah Batam” tegas Dahlan.

PS Putera Panataran berhasil memenangkan kompetisi tersebut pada Divisi Utama dengan mengalahkan PS Nippon Steel dengan skore 1-0 yang dicetak Yunanto pada menit 13 pertandingan berjalan. Dibabak berikutnya, kedua tim saling menyerang. Nippon Steel juara tahun 2008, berusaha terus mengadakan penyerangan namun akhirnya gagal karena dapat dipatahkan lawan.

Sementara Ketua Pelaksana H. Marzuki melaporkan bahwa kompetisi tersebut telah berlangsung selama tiga bulan, dimana Divisi Utama yang dimulai tanggal 28 November 2009 dan berakhir pada 21 Februari 2010, dengan 28 pertandingan. Pelaksanaan Divisi I berawal 28 November 2009 dan berakhir 17 Januari 2010 dengan 26 kali pertandingan. Untuk Divisi II berawal 28 November 2009 dan berakhir 16 Januari 2010 dengan 26 pertandingan.

Penutupan yang dilakukan Dahlan dilanjutkan dengan penyerahan piala dan uang pembinaan pada para pemenang dari masing-masing divisi. Uang pembinaan untuk Divisi I dan II berturutan dari juara satu, 10 juta, 5 juta dan juara tiga 3 juta rupiah. Sedangkan untuk Divisi Utama panitia memberikan uang pembinaan sebesar 15 juta, 8 juta dan juara tiga 5 juta rupiah. Panitia juga memberikan tropy serta uang pembinaan sebesar satu juta rupiah kepada pemain terbaik dan top scorer. Yunanto dari PS Putera Panataran mendapat predikat top scorer dengan mencetak tujuh gol.

Adapun juara kedua Divisi Utama ditempati Batamindo, juara ketiga PS Nippon Stell yang dikalahkan oleh PS Putera Panataran. Sementara Divisi satu diraih Mc Dermott FC dan juara kedua diperoleh Ongis. Sedangkan juara ketiga ditiadakan karena peserta di Divisi satu hanya diikuti 4 tim. Untuk Divisi Dua dari juara satu berurutan PS Drydock, PS Bengkong dan PS Spektra.

Turut hadir Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Syamsul Bahrum, Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Jefridin, Ketua PSSI Provinsi Kepri Endi Maulidi, Mewakili Gubernur Kepri Zulkifli, Wakil KONI Kota Batam Amri, Anggota DPRD Kepri yang juga Wakil Ketua I PSSI Kota Batam Abdul Aziz, Anggota DPRD Kota Batam M Yunus dan M Yunus Muda, Kepala Bagian Protokol Aspawi.

(humas_crew/nn)

Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Melalui LPPD Tahunan

Administrator — Fri, 19 Feb 2010 05:22:53 +0000

Pemko Batam Sosialisasikan Teknis Penyusunan LPPD

BATAM – Walikota Batam yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemko Batam, H. Syamsul Bahrum, Ph.D, menghadiri bimbingan teknis evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, Kamis (18/2) di Panorama Regency sekaligus membuka secara resmi pelatihan bagi para SKPD dilingkungan Pemko Batam. Dalam sambutannya Syamsul mengatakan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) merupakan salah satu instrumen dalam hal evaluasi terhadap otonomi daerah. Syamsul berharap dengan pelatihan tersebut SKPD dapat melakukan pengisian format LPPD secara tepat dan terukur, ungkapnya.
“Yang semuanya tidak terlepas dari peran serta dari SKPD yang ada. Disamping itu juga, Kepala SKPD diharapkan memonitor staf-staf yang ditugaskan untuk menyusun LPPD. Tentunya tidak mungkin kepala SKPD melakukan penyusunan LPPD itu sendiri. Untuk itu kepala SKPD hendaknya membawa stafnya yang ditugaskan membuat LPPD di SKPD-nya dalam pelatihan ini,” tegas Syamsul.
Sementara, Drs. Heriman HK., Kepala Bagian Tata Pemerintahan mengatakan tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk mempersiapkan diri dalam penyusunan LKPJ dan LPPD Walikota tahun 2009. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat, menyebutkan bahwa laporan-laporan LKPJ Walikota disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ini berarti LPPD harus sudah disampaikan kepada Pemerintah dan LKPJ kepada DPRD dalam Sidang Paripurna paling lambat 31 Maret 2010.

Kurang lebih 150 peserta yang mengikuti pelatihan merupakan perwakilan seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam. Pelatihan digelar selama dua hari, dengan pembicara Drs Heryanto W Soeharso, M.Si, Kasubbid Wilayah 3 Dirjen Ekonomi Daerah dan sekaligus Tim untuk evaluasi hasil kinerja Kota Batam, Agus Saragih, S.Sos wakil BPKP Pusat dan Pedah Stephanus dari Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.

Heriman berharap setiap SKPD dapat memperbaiki dan menggali penyebab kenapa nilai yang diraih tidak bisa maksimal dan nantinya mampu mengukur atau mengevaluasi instrumen-instrumen yang masih kurang untuk dilakukan perbaikan.

Heryanto mengawali presentasinya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD. “Dimana tidak terlepas dari kerangka dasar yakni APBD Kota Batam karena semua laporan-laporan yang dibuat kerangka dasarnya adalah kesepakatan terutama yang berkaitan dengan pengalokasian, pembiayaan yang dibebankan atau diberikan kepada setiap SKPD,” jelas Heryanto. Dikatakan Heryanto, beban anggaran itu merupakan verifikasi langsung terhadap masyarakat sehingga program-program yang selama ini sudah dilaksanakan dan dijalankan seharusnya segera dibuatkan laporan-laporannya. “Apapun itu kegiatannya, baik itu kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan rutin yang ada di lingkungan kantor maupun kegiatan lainnya,” katanya. Dua pembicara lainnya menambahkan cara pengisian LPPD, dan diperdalam pada hari berikutnya.

(humas_crew/nn)*

BKPRMI Berikan Pelatihan Kepada Ustadz dan Ustadza di Kota Batam

Administrator — Wed, 17 Feb 2010 09:03:23 +0000

BATAM – Dalam rangka menyiapkan generasi yang Qur’ani di Kota Batam, LPPTKA BKPRMI menggelar pelatihan untuk ustadz/ustadzah di Provinsi Kepri khususnya di Kota Batam. Ketua BKPRMI Amsakar Achmad dalam laporannya menyampaikan tema yang diangkat dalam pelatihan yang digelar selama dua hari Rabu (17/2) hingga Kamis (18/2) adalah “Peran LPPTKA BKPRMI Dalam Menyiapkan Generasi Qur’ani Menyongsong Masa Depan Yang Gemilang”.
Acara yang diselenggarakan di Hotel Nagoya Plaza ini dibuka langsung oleh Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan. Turut hadir dalam acara pembukaan pelatihan tersebut, Kakandepag Kota Batam, Zulkifli AK Ketua MUI Kota Batam. Hadir sebagai pembicara dalam pelatihan itu yakni H M Jazir ASP selaku Ketua Dewan Pakar/pengasuh LPPTKA-BKPRMI Nasional dan Ketua MPP BKPRMI Pusat Yogyakarta dan Sholihudin Al-Hafidz selaku pengasuh forum halaqah Huffadzul Qur’an dan praktisi Kibar Institut Yogyakarta.

Peningkatan kualitas hidup beragama sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan oleh Kakandepag, Zulkifli AK dalam sambutannya kemarin. Salah satu langkah yang ditempuh oleh Depag Kota Batam untuk meningkatkan kualitas hidup beragama adalah dengan menata manajemen masjid. Harus ada keterikatan jamaah dengan masjid yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Pengurus masjid nantinya akan diangkat melakukan SK KUA dan pengurus masjid harus membuat buku induk jamaah dan absen.

”Jika ada jamaah yang tidak pernah shalat berjamaah di masjid maka pengurus wajib menegur. Masjid tersebut juga harus ada unit pengumpul zakat dan wakaf,” katanya.

Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan, dalam sambutannya mengatakan bahwa pendidikan dibidang agama sangat penting. Jika mengacu pada kurikulum sekolah, jam pelajaran pendidikan agama hanya dua jam dalam seminggu. Waktu tersebut sangat tidak mencukupi bagi anak untuk menguasai pendidikan agama. Untungnya secara perlahan bermunculan lembaga pendidikan seperti TPA/TPQ di Kota Batam. Dengan adanya lembaga pendidikan Al-qur’an ini pemerintah sangat terbantu dalam memberikan pendidikan agama.

”Melalui pelatihan ini, saya menitipkan ustadz dan ustadza kita kepada nara sumber agar dibimbing ke arah yang lebih baik. Sehingga generasi Qur’ani bisa tercipta di Kota Batam Bandar Dunia Madani,” katanya seraya membuka acara pelatihan dengan membaca Al fatiha.

(crew_humas/dv)

13 Prioritas Prolegda Kota Batam Diusulkan Dalam Paripurna DPRD Batam

Administrator — Tue, 16 Feb 2010 12:22:54 +0000

BATAM - Walikota Batam Ahmad Dahlan menghadiri Rapat Paripurna penyampaian laporan badan legislasi tentang Prolegda Prakarsa DPRD Kota Batam pada Selasa (16/2) di Gedung DPRD Kota Batam. Rapat Paripurna tersebut merupakan agenda strategis DPRD Kota Batam selama tahun 2010 yang dilanjutkan dengan penetapan tahun anggaran 2010. Badan legislasi mempunyai kewenangan untuk meminta dan menerima masukan, usul prakarsa ranperda dari anggota, komisi atau gabungan komisi untuk disusun dalam rencana legislasi.
Dalam kesempatan tersebut Helmy Helminton, SH., selaku Ketua Badan Legislasi membacakan susunan prioritas ranperda inisiatif DPRD diantaranya pertama rancangan peraturan daerah Kota Batam tentang narkotika dan psikotropika diprakarsai Komisi I. Rancangan tersebut sangat sulit diatur dan dituangkan dalam Perda. Karena substansi Undang-Undang narkotika dan psikotropika tersebut telah memuat unsur pengaturan seperti unsur pidana, unsur penyalahgunaan dan unsur administrasi sehingga perda yang diusulkan dikhawatirkan berkecenderungan bertentangan dengan Undang-undang. Kedua, rancangan peraturan daerah Kota Batam tentang lingkungan hidup atas prakarsa Komisi III.
Helmy melanjutkan laporannya dengan prioritas ketiga, rancangan peraturan daerah Kota Batam tentang penyelenggaraan jasa pendidikan di Kota Batam, diprakarsai Komisi IV. Terkait ranperda tersebut bahwa diantara peraturan yang ada dipusat dengan pengelolaan pendidikan yang ada di Batam masih ada celah kosong yang belum memiliki payung hukum, yang dimungkinkan perlu dituangkan dalam perda sehingga bisa menjadi pegangan bagi pengelola pendidikan, baik dalam bentuk Badan Publik maupun non Badan Publik dalam menyelenggarakan pendidikan. Keempat, Rancangan peraturan daerah Kota Batam tentang perlindungan konsumen, atas prakarsa Komisi I. Pada prinsipnya ranperda tersebut sangat diperlukan, terutama untuk melindungi dari sisi pembiayaan, karena ditingkat pusat hanya menampung pengembangan kapasitas SDM, sedangkan sarana dan prasarana ditangani berdasarkan kebijakan anggaran daerah yang mana selama ini penganggaran tersebut dipegang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.
Sementara prioritas kelima, sesuai yang laporan yang dibacakan Helmy, rancangan peraturan daerah Kota Batam tentang fasum developer, diprakarsai Komisi III. Mengingat aturan tersebut sudah diatur dalam ranperda Kota Batam tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2008-2028, maka jika ada hal-hal khusus terkait fasum developer agar cukup diterbitkan dalam peraturan walikota sebagai turunan dari Ranperda Kota Batam tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batam. Keenam rancangan peraturan daerah Kota Batam tentang transparansi pelayanan dan informasi publik, atas prakarsa Komisi I. Rancangan tersebut merupakan tindak lanjut dari UU No 25 tahun 2009, menyangkut kesiapan dari perangkat lunak dan SKPD terkait, sehingga pada prinsipnya harus memiliki Standart Operasional Prosedur (SOP). Ketujuh, diprakarsai Badan Legislasi tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kota Batam nomor 4 tahun 2004 mengenai kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.
Delapan, kembali Badan legislasi memprakarsai rancangan peraturan daerah Kota Batam tentang tata cara pembentukan peraturan daerah Kota Batam. Sembilan, rancangan peraturan daerah Kota Batam tentang pengendalian minuman berakohol, yang diprakarsai Komisi I. Sampai saat ini Badan Pengusaha Kawasan dan Dewan Kawasan belum melakukan koordinasi dengan Pemko Batam, baik yang terkait dengan penetapan kuota maupun dalam hal importir minuman beralkohol, namun pada sisi lain untuk mengantisipasi dini berlakunya peraturan tentang perdagangan dan pelabuhan bebas, perlu diwaspadai pembatasan terhadap peredaran minum beralkohol di Kota Batam yang dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat Kota Batam.
Prioritas sepuluh, atas prakarsa Komisi I tentang rancangan peraturan daerah Kota Batam mengenai garis pantai. Diprakarsai kembali Komisi I, sebelas, rancangan peraturan daerah Kota Batam tentang Corporate Social Responsibility (CSR). Bahwa ranperda tersebut sudah cukup melekat dan diatur dalam UU tentang Perseroan Terbatas. Duabelas, Badan Legislasi memprakarsai perubahan peraturan daerah Kota Batam Nomor 2 tahun 2009 tentang kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha. Sampai saat ini masih diperlukan masa untuk melihat efektivitas dari peraturan daerah tersebut. Tigabelas atau terakhir rancangan peraturan daerah Kota Batam tentang nama-nama jalan di Kota Batam, diprakarsai Komisi I.
Seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut menyetujui susunan prioritas ranperda inisiatif DPRD. Selanjutnya DPRD akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Batam dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi rancangan peraturan daerah tersebut. Turut hadir Anggota DPRD Kota Batam, Ketua OB, Unsur Muspida, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Bagian, Kepala Kantor dan Camat dilingkungan Pemerintah Kota Batam, Insan pers baik cetak maupun elektronik.

(*humas_crew/nn)

Dahlan : Melalui BKMT, Syiarkan Ukhuwah Islamiah Menuju Bandar Dunia Madani

Administrator — Mon, 15 Feb 2010 07:40:52 +0000

BATAM – Walikota Batam, Ahmad Dahlan menghadiri pelantikan pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Batuaji dan Permata periode 2010-2015, Sabtu (13/2) di SD Negeri 002 Batuaji. Dahlan membuka sambutannya dengan mengabulkan permintaan Ketua Umum BKMT Kota Batam untuk menyediakan sekretariat di Masjid Raya Batam. “Hari ini juga silahkan langsung berkantor di Masjid Raya,” tambah Dahlan. Tak lupa Dahlan mengucapkan selamat kepada pengurus yang dilantik dan semoga dapat menjalankan amanah dengan baik. Pendidikan bagi anak-anak penting tapi pendidikan bagi ibu-ibu juga tidak kalah pentingnya, salah satunya bagaimana cara mendidik anak dengan suri tauladan yang baik, terang Dahlan mencontohkan.

Dahlan menambahkan saat ini adalah masa transisi dari masyarakat nelayan atau agraris ke masyarakat industri, karenanya pendidikan sangatlah penting bagi kehidupan untuk mensiasati banyaknya perubahan-perubahan yang tidak terduga. Jika tidak siap dengan perubahan akan terjebak pada perubahan itu sendiri. Dahlan mengajak pengurus dan anggota BKMT untuk membangun keluarga berbasis agama dalam rangka memasuki era modern ini. Disamping perlu memperhatikan keluarga, peningkatan kualitas diri sangat diperlukan dengan membaca, menonton televisi, melalui internet dan silaturohmi.

Sementara itu Ketua BKMT Kota Batam, Hasyimah Nyat Kadir mengatakan melalui BKMT kita tingkatkan peran majelis taklim menuju Batam Bandar Dunia Madani. Hasyimah juga berharap kedepannya pengurus yang dilantik tersebut dapat berdakwah kepada ibu-ibu, karena melalui BKMT, peran kaum Ibu sebagai faktor penentu utama dan ujung tombak dalam rangka menciptakan anak berakhlak mulia. Tak lupa Hasyimah memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Sekolah SDN 002 Batuaji yang telah memberikan fasilitas tempat bagi terselenggaranya pelantikan tersebut.

Ketua Panitia, Hamidah menambahkan BKMT saat ini telah merangkul 4 kelurahan dan 300 majelis taklim di Batuaji. Sekitar 25 orang pengurus dilantik dalam kesempatan tersebut diantaranya Ketua BKMT Kecamatan Batuaji oleh Yusnidar Pasi, S.Ag, Wakil Ketua Yuminar, sampai dengan bendahara dan wakil bendahara. BKMT Kecamatan Batuaji memiliki 5 bidang kerja diantaranya Bidang organisasi, bidang Dakwah, bidang Pendidikan dan Pelatihan, bidang Kesehatan dan Kesejahteraan serta bidang Usaha dan Kerjasama. Seluruh Bidang tersebut dibina seorang ketua dan wakil ketua serta 2 orang anggota.

Setelah dilantik Ketua BKMT Kecamatan Batuaji didaulat memberikan sambutannya, dalam sambutannya tersebut Yusnidar berharap pemerintah dapat memberikan dukungannya melalui peningkatan mutu pendidikan keagamaan karena BKMT memiliki moto tiada hari tanpa ilmu dan dakwah.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Syamsul Bahrum beserta ibu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Azwan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Muslim Bidin, Kepala Bagian Humas Drs. Yusfa Hendri, M.Si, Kepala Bagian Kesra Salim beserta ibu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Heriman, Kepala Satpol PP Zulhendri, Kepala Bagian Protokol Aspawi, Ketua Urusan Agama Kecamatan Batuaji, Pengurus dan anggota BKMT Kecamatan Batuaji dan Permata.

(*nn/humas_crew)

Melalui Kunker DPD RI, Pemko Sampaikan Berbagai Persoalan Mendesak

Administrator — Wed, 27 Jan 2010 12:32:02 +0000

Bidang Kesehatan, Pendidikan Dan Perpajakan

BATAM - Wakil Walikota (Wawako) Batam, Ria Saptarika menerima kunjungan Komite III DPD RI yang menangani masalah pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pariwisata dan kepemudaan, Selasa (26/1) di Lantai IV Kantor Walikota Batam. Ria mengatakan kunjungan anggota DPD RI ini merupakan kesempatann bahwa bagi Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk menyalurkan aspirasi.

Kesempatan pertama untuk menyampaikan aspirai adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam. Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Candra mengatakan bahwa saat ini Batam sedang melakukan pembangunan fisik Rumah Sakit sebagai fasilitas kesehatan untuk masyarakat dan RSUD Batam masih rendah di tipe D. Sarana dan prasarana kesehatan di Batam pada tahun 2011 memiliki 15 Puskesmas.

Namun jumlah tersebut masih sangat kurang jika dibandingkan dengan penduduk hampir mencapai 1 juta jiwa. Candra meminta rombongan DPD tersebut untuk mengakomodir permasalahan kesediaan sarana dan prasarana kesehatan tersebut.

Menambahkan apa yang dikatakan Candra, Sri Rupiyati yang juga merupakan perwakilan dari Dinkes mengatakan bahwa Depkes mematok anggaran yang pengalokasiannya tidak disesuaiakan dengan kondisi di Batam. Seperti contoh 2010 telah dianggarkan dana Rp4 miliar untuk pengadaan obat. Padahal Batam tidak membutuhkan obat sebanyak itu. Karenanya Sri meminta komite III untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Persoalan lain yang disampaikan adalah mengenai pengelolaan lahan di Kot Batam. Secara langsung Ketua DPRD Kota Batam, Surya Sardi meminta Komite III untuk menyampaikan kepada komite yang menangani masalah pengelolaan lahan terutama di Batam. Menanggapi aspirasi tersebut Komite III akan berusaha menyuarakan seluruh permintaan dari masyarakat Kota Batam. Pada keesokan harinya, Rabu (27/1) Komisi III bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dan PGRI se-Kota Batam.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin mengatakan yang menjadi persoalan adalah ruang sekolah yang masih kurang. Pasalnya, setiap tahun jumlah anak usia sekolah semakin bertambah. Fasilitas laboratorium, komputer serta perpustakaan juga belum terpenuhi seluruhnya.

Ketua PGRI Batam Bahrudi dalam sambutannya mengatakan perlu diambil langkah usaha bentuk profesionalitas guru karena hiruk pikuk Kota Batam saat ini. Berhubung dengan kebijakan menurutnya daerah perlu support DPD RI untuk peningkatan pendidikan guru yang ada di Batam. Sulistyo selaku Ketua Komite III dan Ketua PGRI pusat berjanji untuk mengusahakan apa yang menjadi usulan PGRI. Dan ia bertekad akan menjadikan itu sebagai perjuangan seluruh anggota DPD yang hadir. Menurutnya banyak hal yang bisa digali dalam dunia pendidikan karena pengaruh politik pada dunia pendidikan sangat kuat. Karenanya perlu adanya peningkatan kinerja.

Salah satu anggota Komite III, Ana mengatakan UU perlindungan bagi guru sangat diperlukan. Bukan untuk tujuan melegalkan guru melakukan kekerasan pada anak didik, tapi hak guru dalam menjalankan tugas. Anggot DPD lainnya mengatakan kunci kesuksesan adalah menguasai pekerjaan, mencintai pekerjaan dan mengerjakannya dengan ikhlas.

Dipenghujung acara Sulistyo mengajak seluruh tamu yang hadir untuk selalu memperjuangkan pendidikan di Indonesia khususnya di Batam. Karena pendidikan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan suatu negara.

Komite IV Serap Masalah Pajak dan Keuangan , sementara itu Komite IV DPD RI yang membidangi permasalahan Anggaran, Pengawasan Pajak dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah siap menjaring aspirasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Batam. Dalam kunjungan tersebut Anggota Komite IV menjelaskan mengenai rencana Kebijakan Pelimpahan Pajak Pusat ke Daerah yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku tahun 2011 mendatang.

Menanggapi hal tersebut Dispenda Kota Batam yang diwakili Nurzalie mengatakan Pemerintah Kota Batam pada dasarnya siap menerima pelimpahan wewenang pajak pusat ke daerah tersebut. Namun harus disiapkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) mengenai pelimpahan tersebut sehingga Pemko Batam dapat segera mensosialisakan kepada masyarakat.

Nurzalie juga menyampaikan Pemko Batam saat ini telah melaksanakan pungutan pajak dari 7 sektor pajak dari 11 sektor yang diserahkan pemerintah pusat. Ketujuh sektor pajak tersebut diantaranya Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Hiburan, Galian C, Parkir dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Dari seluruh pajak yang dipungut Pemko Batam ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun2008 tentang Pajak-pajak Daerah Kota Batam.

Selain Permasaalahan Pajak, Azmansyah dari Bapeko Batam menyampaikan permasalahan limbah yang sering terjadi di Batam sebagai dampak dekatnya Batam dengan perairan bebas. Bahkan sampai saat ini belum ada dana dari Pemerintah Pusat untuk menanggulangi permasalahan limbah yang terjadi di Kota Batam. Selain itu Pemko Batam juga berharap dari pembagian luasnya daerah Kepulauan yang ada di Batam dan Kepri pada umumnya, sehingga diharapkan dana pengawasan dan kegiatan kepulaun di tingkatkan sebagai daerah terluar Republik Indonesia.

Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi II DPRD Kota Batam Yudi Kurnain juga menyampaikan potensi Pajak dari sektor Tax Pelabuhan yang dapat digali. Yudi menjelaskan sebelumnya pembagian tax pelabuhan diatur melalui MoU antara Pemko Batam dan Otorita Batam. Namun setelah dijadikan Perda justru di batalkan oleh Mendagri pada waktu itu. Yudi berharap melalui DPD RI terutama Zulbahri sebagai utusan Provinsi Kepri dapat menyampaikan Kepada Pemerintah Pusat mengenai hal tersebut, mengingat di daerah lain, daerah berhak mendapatkan bagian dari tax pelabuhan tersebut.

(crew_humas/yd/nn)

Pengurus BKMT Dilantik, Dakwah Menjadi Prioritas Utama

Administrator — Mon, 25 Jan 2010 02:14:29 +0000

BATAM – Pengurus Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kota Batam periode 2009-2014 resmi dilantik pada Minggu (24/1) oleh Ketua Pengurus BKMT Provinsi Kepri, Hj Masitah. Sebelum dilantik, pada pagi harinya telah digelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Rakeda ini diikuti oleh 250 orang peserta yang terdiri dari utusan BKMT, Kecamatan se Kota Batam, utusan Permata, Kelurahan se Kota Batam serta seluruh pengurus Daerah BKMT se Kota Batam. Usai dilaksanakannya Rakerda acara dilanjutkan dengan Penyerahan Pataka BKMT Kota Batam dari Ketua PW BKMT Provinsi Kepri kepada Ketua PD BKMT Kota Batam Hasyimah Nyat Kadir. Hasyimah Nyat Kadir telah diamanahkan untuk memimpin dan menjalankan organisasi BKMT selama lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Hasyimah mengatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya ini tidak akan membuat program kerja yang berlebihan, melainkan program kerja yang dapat menyentuh langsung kepada persoalan dakwah. Yang menjadi program prioritas BKMT kedepan adalah meningkatkan peran kaum perempuan Batam dalam bidang dakwah. Tentunya dengan tetap mengedepankan tugas-tugas kodrati perempuan, baik sebagai istri, ibu maupun sebagai pendidik anak-anak. Sehingga dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah pada akhirnya.

“Dukungan semua pihak sangat diharapkan agar organisasi BKMT ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan”, tutur Hasyimah.

Usai melantik Pengurus Daerah BKMT Kota Batam, Masitah dalam sambutannya memberikan beberapa pesan kepada pengurus. Ia menghimbau agar BKMT hendaknya dapat menjadi pelopor persatuan dan kesatuan, pelopor persaudaraan dan pelopor dalam membangun umat. Sesuai dengan Tema yang diangkat “Melalui Pelantikan dan Rakerda PD BKMT Kota Batam Periode 2009 – 2014 Kita Syiarkan Ukhuwah Islamiyah menuju Batam Bandar Dunia Madani”, Masitah lebih lanjut mengatakan bahwa perselisihan, perbedaan pendapat itu biasa, tetapi jangan sampai menjurus kepada perpecahan, sebab orang lain terus mengintai kelemahan kita yang mudah dipecah belah.

“Silahkan berpolitik, karena berpolitik juga adalah merupakan hak azasi setiap orang, akan tetapi tidak boleh membawa atribut atau simbol-simbol BKMT lainnya”, katanya mengingatkan.

Walikota Batam, Ahmad Dahlan yang hadir pada acara pelantikan pengurus BKMT Kota Batam memberikan beberapa arahan kepada para pengurus yang baru saja dilantik. Secara teknis ia meminta agar pengurus BKMT segera melaksanakan program kerja yang telah disusun. Ia juga menyarankan agar organisasi ini segera membentuk kepengurusan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Karena konsep pembangunan Kota Batam didesign berbeda dengan daerah-daerah lain, misalnya daerah Johor atau daerah industri Iskandar dan Penang yang pembangunannya secara terpisah. Di Batam, pembangunan industri dilaksanakan diseluruh wilayah, menyatu antara penduduk dan industri untuk memudahkan mobilitas pekerja.

“Jangan sampai ada pengajian-pengajian yang merasa belum tersentuh oleh BKMT”, katanya.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua BKMT Provinsi Kepri, Dahlan juga menghimbau agar organisasi BKMT tidak berafiliasi kepada partai politik manapun, karena akan merugikan semua pihak. BKMT harus netral dalam membangun daerah dan bangsa yang kita cintai ini, tutup Dahlan.

Acara peresmian tersebut bertambah semarak dengan suguhan kesenian yang ditampilkan oleh anggota BKMT dari perwakilan Kecamatan se Kota Batam, antara lain penampilan Qasidah dari BKMT Kecamatan Nongsa, Pembacaan Puisi dan Tari Persembahan dari BKMT Kecamatan Belakang Padang.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kakandepag Kota Batam, Zulkifli, Ketua Tim Penggerak PKK. Kota Batam, Hj Mariana Ahmad Dahlan, Kepala BPPKB Kota Batam, Nurmadiah, serta Ketua Kadin Batam, Nada Faza Soraya.

(crew_humas/rs)

foto lainnya**

Wako Batam Bersama Ketua DPRD Shooting LEPAT Edisi Peningkatan Kinerja

Administrator — Tue, 19 Jan 2010 08:54:44 +0000

BATAM – Tidak seperti biasanya, ruangan lobby salah satu hotel yang sudah cukup ternama di bilangan Jodoh itu saat pagi hari menyapa setiap tamu hotel berbintang tersebut, pada kesempatan tadi pagi, Selasa (19/01) kelihatan cukup berbeda dengan adanya program pengambilan gambar bergerak alias audio visual LEPAT, Lepas Penat Bersama Bang Dahlan. Acara yang ditaja oleh Bagian Humas Pemko Batam bekerjasama dengan Batam Televisi tersebut membuat para tetamu hotel tersebut bertanya-tanya sembari mencari menu sarapan yang disediakan oleh manajemen hotel tersebut. Melihat kehadiran Bapak Walikota Batam, Ahmad Dahlan dan Ketua DPRD Kota Batam, H. Surya Sardi, ST, serta Anggota DPRD Kota Batam, Ibu Windarti Rahayuningsih serta Insoektur Inspektorat Daerah Kota Batam, Hartojo Sirkoen tersebut, para pengunjung hotel itupun memahami akan kegiatan shooting terkait upaya dan komitmen Pemko Batam dalam mengukuhkan tahun 2010 sebagai tahun peningkatan kinerja.

Program LEPAT tersebut berlangsung secara santai dan berbagai pemahaman serta upaya-upaya konkrit Pemko Batam disampaikan oleh Ahmad Dahlan serta narasumber lainnya sembari merespons berbagai pertanyaan-pertanyaan presenter Batam TV yang kali ini dibawakan oleh Saudari Ledy Malino dengan gaya khasnya.

Bagi masyarakat Batam yang ingin mengetahui berbagai upaya, komitmen dan langkah-langkah strategis yang dimabil Pemko Batam bersama DPRD Kota Batam tersebut dapat meluangkan waktu untuk menonton tayangan tersebut pada Hari Jumat, 21 Januari 2010 hanya di saluran televisi lokal Batam Televisi pada pukul 20.00 wib.

(*humas_crew/ttn